KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 mendapat perhatian serius dari Garda Pemuda Demokrasi Indonesia (GARPUDI). Dalam pernyataan resminya. Kamis (19/6/2025)
Sekretaris Jenderal GARPUDI, Iman, menilai opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WDP-PSH) yang diberikan BPK bukan merupakan prestasi, melainkan peringatan terhadap lemahnya tata kelola keuangan publik di tingkat daerah.
“Temuan-temuan seperti pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan kas untuk pembayaran yang tidak mencerminkan kondisi aktual, serta belanja tidak terduga yang tidak relevan dengan keadaan riil, menunjukkan adanya pola ketidakpatuhan yang berulang,” ujar Iman.
Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan internal pemerintah daerah.
GARPUDI juga menyoroti minimnya respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Hingga saat ini, DPRD dinilai belum menunjukkan inisiatif konkret dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. “Ketika fungsi pengawasan legislatif melemah, maka potensi pembiaran terhadap pelanggaran akan semakin besar dan dapat menggerus kepercayaan publik,” kata Iman.
Ia menambahkan, hasil audit ini menjadi bukti bahwa agenda reformasi birokrasi di daerah masih belum berjalan optimal.
Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta kekurangan volume pekerjaan, memperlihatkan bahwa reformasi belum menjadi budaya birokrasi, melainkan sekadar formalitas dalam dokumen perencanaan.
GARPUDI menyampaikan tiga rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan:
Menjadikan opini WDP sebagai pemicu perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan.
Mendorong DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan transparan.
Memperkuat kapasitas dan integritas aparatur sipil negara melalui pelatihan berbasis etika, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
“Keuangan publik yang dikelola secara akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Perbaikan tata kelola tidak bisa ditunda lagi dan harus menjadi agenda bersama seluruh elemen pemerintahan daerah,” tutup Iman./Moris/Team
