masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Ratusan warga Desa Cengal, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakjelasan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021. Warga mengaku telah menyetorkan dana sebesar Rp150 ribu per orang, namun hingga kini sertifikat tanah yang dijanjikan tak kunjung diterbitkan.
Dari laporan yang diterima, jumlah kerugian yang diderita warga ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga mengungkapkan bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh oknum panitia desa dengan dalih pembiayaan patok dan kebutuhan teknis lainnya. Namun, lebih dari tiga tahun berlalu tanpa adanya kepastian hukum maupun kejelasan penggunaan dana.
“Sudah setor sejak 2021, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kalau tanya ke desa, jawabannya selalu belum tahu. Kami sudah lelah menunggu,” ungkap salah seorang warga, Minggu (22/6/2025).
Kepala Desa Cengal, Een Suhartini, yang saat ini menjabat, mengaku tidak mengetahui secara detail kronologi program tersebut karena belum menjabat saat pelaksanaan PTSL berlangsung.
“Saya tidak tahu proses dan aliran dana itu karena saya belum menjabat saat itu. Tapi kami akan mencoba mencari tahu lebih lanjut,” ujar Een saat dikonfirmasi, Senin (23/6/2025).
Ketidakjelasan ini mendorong warga untuk menempuh jalur hukum. Mereka kini sedang mengumpulkan dokumen pendukung guna membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum.
Tidak hanya soal PTSL, warga juga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama beberapa tahun terakhir dianggap tidak menunjukkan hasil apa pun. Meski menerima anggaran tahunan, tak ada satu pun kegiatan usaha aktif yang dapat dilihat masyarakat.
“BUMDes setiap tahun ada anggarannya, tapi tidak ada kegiatan atau usaha yang berjalan. Tidak ada toko, tidak ada laporan. Dana itu mengalir ke mana?” tutur salah satu warga
Masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa, termasuk program PTSL dan BUMDes. Mereka menilai sikap tertutup dari perangkat desa telah menggerus kepercayaan publik.
“Ini bukan hanya soal sertifikat tanah. Ini soal kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Uang rakyat jangan dijadikan mainan,” kata warga lainnya.
Jika tidak ada upaya penyelesaian secara transparan dari pihak desa maupun pemerintah di atasnya, warga memastikan akan melanjutkan proses hukum secara kolektif demi menuntut keadilan./Red
