masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,-
Publik Kabupaten Kuningan dihebohkan dengan beredarnya kabar sepasang suami istri yang menduduki posisi strategis dalam satu dinas. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Purawadi diketahui memimpin instansi tersebut bersama istrinya, Rineka, yang menjabat sebagai Sekretaris Badan. Fenomena ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak karena dinilai berpotensi menabrak regulasi terkait pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketua GIBAS Kabupaten Kuningan, Manaf Suharnaf, menilai penempatan pasangan suami istri di jabatan struktural yang sama rawan menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan publik. Ia mendesak Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, untuk segera mengambil langkah cepat agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di lingkungan pemerintah daerah.
“Bupati harus segera bertindak sebelum situasi ini memicu polemik yang lebih luas. Kalau tidak segera direvisi, jangan salahkan publik bila menilai BAPEDA seolah menjadi Dinas Keluarga Berencana,” sindir Manaf.
Senada, Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, juga menyoroti penempatan suami istri di satu dinas sebagai langkah yang patut dipertanyakan. Ia menilai kebijakan mutasi dan rotasi pejabat tahap dua di Kuningan terkesan tidak profesional dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Penempatan ini bisa menabrak regulasi UU KKN dan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat. Bupati harus lebih profesional dalam membuat keputusan agar tidak terlihat gegabah,” tegas Uha.
Sejauh ini, pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang muncul. Publik menanti langkah tegas Bupati untuk menjawab polemik yang menjadi sorotan warga dan elemen masyarakat sipil di Kabupaten Kuningan.
/Do2
