masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Pelaksanaan Forum Silaturahmi Kamtibmas yang digelar oleh Polres Kuningan menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah lama aktif di wilayah Kabupaten Kuningan. Kegiatan yang bertujuan menjalin kemitraan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini dinilai kurang inklusif dan mengabaikan prinsip partisipasi publik.
Forum tersebut merujuk pada Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/762/V/2024 sebagai dasar pelaksanaan, namun sejumlah tokoh dari Ormas dan LSM lokal mempertanyakan pemilihan peserta yang sebagian besar berasal dari kelompok yang tidak dikenal luas oleh publik Kuningan.
Moch. Noor, ST., Ketua LSM Siluman, menyayangkan tidak dilibatkannya sejumlah organisasi masyarakat yang telah aktif berkontribusi terhadap pembangunan sosial di daerah. “Kegiatan seperti ini seharusnya mengedepankan keterlibatan seluruh unsur masyarakat sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga keamanan. Ini soal hak bersama,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan oleh Nana Rusdiana, SIP., Ketua LSM BARAK. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial. “Jika partisipasi publik dibatasi, maka legitimasi kegiatan menjadi dipertanyakan,” tegasnya.
Lebih jauh, Ketua GIBAS Manap Suharnap dan Sekjen GAMAS H. Rahmat Nugraha menilai ketidakhadiran sejumlah Ormas merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip demokrasi. “Partisipasi masyarakat bukan sekadar undangan formal, tapi wujud penghargaan terhadap suara publik,” tegas keduanya.
Sementara itu, Asep dari LSM KAB menyoroti dugaan kurangnya koordinasi antara Polres Kuningan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kuningan. “Data resmi mengenai keberadaan Ormas dan LSM tersedia lengkap di Bakesbangpol. Jika Polres tidak mengakses data itu, ini bisa menimbulkan kesan eksklusivitas dan ketertutupan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketertutupan semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Polres seharusnya menjadi pionir keterbukaan dan kemitraan,” pungkasnya./Red
