Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan

Putusan MK Dinilai Cederai Demokrasi, DEEP: Perpanjangan Jabatan DPR Bahayakan Mandat Rakyat

Redaksi
Senin, 07 Juli 2025
Last Updated 2025-07-07T05:42:45Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
masukkan script iklan disini


KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka celah perpanjangan masa jabatan anggota DPR dan DPD tanpa pemilu dalam kondisi tertentu menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kuningan menilai putusan tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan merusak akar demokrasi elektoral Indonesia.

Koordinator DEEP Kuningan, Oon Mujahidin atau akrab disapa Om Pecoy, menegaskan bahwa pemilu bukan hanya prosedur lima tahunan, tetapi ruang mutlak rakyat untuk menentukan arah kekuasaan.
“Kalau jabatan diperpanjang tanpa pemilu, maka kedaulatan rakyat digadaikan demi kenyamanan elite. Ini berbahaya, karena legitimasi kekuasaan berpindah dari rakyat ke tafsir hukum sepihak,” tegasnya, Minggu (7/7/2025).

Lebih jauh, Oon menilai logika perpanjangan jabatan tanpa pemilu berisiko menjadi preseden penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa di tingkat daerah saja tarik-menarik kepentingan jabatan kerap menimbulkan masalah serius.
“Kalau logika ini diterima begitu saja, di daerah pun bisa muncul praktik serupa. Yang tersisa hanya legitimasi administratif, bukan moral dan politik,” paparnya.

DEEP juga menyoroti potensi krisis mandat rakyat akibat pemisahan jadwal Pemilu nasional dan Pilkada yang diamanatkan MK. Oon menilai, jeda waktu yang panjang tanpa kepastian kepemimpinan akan memicu instabilitas politik dan potensi penunjukan pejabat sementara yang rentan konflik kepentingan.
“Bayangkan, jeda Pemilu 2029 ke Pilkada 2031 bisa dua tahun. Siapa yang menjabat? Penjabat (Pj)? Perpanjangan lagi? Ini rawan disalahgunakan,” katanya.

Menurut Oon, solusi pemisahan jadwal Pemilu harus diikuti dengan reformasi total, mulai dari tata kelola pencalonan, pembatasan dominasi elite, pendanaan politik, hingga penguatan pendidikan pemilih.
“Kalau tidak ada reformasi partai dan perbaikan sistem politik lokal, maka pemilu yang lebih sering hanya memperluas ruang transaksi politik. Demokrasi mahal, tapi miskin makna,” pungkasnya.

/Moris

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl