masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Kegiatan retret yang melibatkan para pejabat daerah menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Praktisi hukum Abdul Haris, S.H., mempertanyakan urgensi dan efektivitas kegiatan tersebut, khususnya dalam konteks efisiensi anggaran dan kedekatan struktural antarpejabat yang tergabung dalam lingkaran kepala daerah.
Menurut Haris, kegiatan retret semacam itu tidak semestinya menjadi prioritas. Ia menilai bahwa komunikasi dan pengarahan antarpejabat bisa dilakukan langsung dalam forum internal tanpa perlu menggelar agenda yang menghabiskan biaya besar.
"Kenapa harus ada retret? Bukankah ini semua circle bupati? Kepala dinas bisa ditegur langsung kapan saja oleh bupati. Jadi, kalau masih melakukan kegiatan seperti itu, patut dipertanyakan efektivitas dan tujuannya," ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi dan transparansi, kegiatan seperti retret harus ditinjau ulang secara kritis, terlebih jika tidak menghasilkan output yang nyata untuk pelayanan publik.
"Retret sering kali hanya menjadi formalitas atau ajang pencitraan, bukan solusi bagi pembenahan birokrasi. Di saat masyarakat membutuhkan layanan yang cepat dan tepat, para pejabat malah sibuk 'menyepi'," tambahnya.
Haris juga menyoroti bahwa kebijakan anggaran untuk kegiatan non-esensial dapat memicu persepsi negatif publik dan membuka ruang ketidakpercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar kegiatan seremonial atau non-urgensial seperti retret tidak lagi menjadi kebiasaan, terutama jika tidak disertai evaluasi dan hasil yang terukur.
/Moris
