masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Sebuah video yang menampilkan sekelompok remaja pria berpenampilan selayaknya wanita dan berjoget diiringi musik di sebuah kafe di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, kembali membuat geger warga Kabupaten Kuningan. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan menimbulkan dugaan bahwa para remaja itu merupakan bagian dari komunitas LGBT yang keberadaannya kerap menimbulkan polemik di daerah.
Tokoh masyarakat Cisantana, Abidin, SE, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan viral di media sosial, tetapi sudah menyentuh ranah hukum dan moral yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
“Perlu dicek terlebih dahulu apakah tempat tersebut secara legal sudah mengantongi izin atau belum. Kalau memang sudah berizin, tolong dibuktikan, baik itu IMB maupun izin operasional, termasuk kaitannya dengan pajak. Kalau belum, maka harus segera ditindak oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Menurut Abidin, lemahnya pengawasan perizinan menjadi celah yang memungkinkan aktivitas serupa terus terulang. Ia menilai pemerintah daerah sering kali hanya merespons secara reaktif ketika peristiwa sudah viral, tanpa ada sistem pengawasan yang mencegah sejak awal.
“Kalau pelanggaran seperti ini dibiarkan, masyarakat akan menilai pemerintah daerah lemah, bahkan cenderung melindungi pelaku usaha yang menyalahi aturan. Ini berbahaya, karena akan memunculkan kesan bahwa hukum di Kuningan bisa diatur sesuai kepentingan,” tegasnya.
Dari sisi moral, Abidin menilai peristiwa tersebut telah mengusik keresahan warga, apalagi Cisantana merupakan daerah wisata yang dikenal religius dan berbudaya. Ia menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh menjadi arena untuk perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat.
“Ini bukan sekadar masalah di kafe, ini masalah citra Kuningan dan keamanan moral generasi muda. Apalagi kejadian serupa sebelumnya baru saja viral, artinya pengawasan pemerintah memang lemah,” katanya.
Abidin menutup pernyataannya dengan desakan keras agar pemerintah daerah berhenti bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret.
“Jangan biarkan masyarakat berpikir bahwa Pemkab Kuningan tutup mata. Ini soal ketertiban, soal hukum, dan soal moral. Kalau pemerintah diam, maka sama saja memberi lampu hijau bagi kejadian-kejadian seperti ini untuk terulang,” pungkasnya.
/Red
