masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Pertemuan terkait proyek revitalisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, rapat yang digelar di SD Negeri 3 Ciporang pada Minggu (17/8/2025) bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, dinilai kurang tepat dari sisi waktu dan etika.
Undangan pertemuan tersebut ditujukan kepada 19 sekolah, namun hanya 9 kepala sekolah yang hadir. Minimnya kehadiran serta pemilihan waktu pada hari kemerdekaan memicu kritik masyarakat karena dianggap mengesampingkan momentum nasional.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keberatan atas hal tersebut. Menurutnya, para kepala sekolah seharusnya dapat memberi teladan kepada para murid dengan mengutamakan peringatan hari kemerdekaan, bukan justru menghadiri rapat proyek di hari bersejarah tersebut.
“Kegiatan ini seolah lebih mementingkan komitmen proyek daripada memperingati kemerdekaan bangsa. Padahal kepala sekolah adalah figur yang seharusnya mengajarkan nilai nasionalisme kepada peserta didik,” ungkapnya.
Pertemuan itu sendiri terkait proyek revitalisasi pendidikan yang bersumber dari APBN 2025. Meski tujuannya untuk pengembangan fasilitas pendidikan, namun pelaksanaan di waktu yang bertepatan dengan perayaan kemerdekaan dinilai kurang tepat dan menimbulkan kritik di masyarakat.
Apakah konsultan sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, atau jangan jangan ini atas perintah dinas. Tandasnya
Konsultan Dinas Pendidikan, Andi, mencoba meluruskan tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat bukan inisiatif pihak konsultan, melainkan permintaan pihak sekolah.
“Jadi pihak sekolah yang meminta pertemuan hari ini setelah upacara HUT RI, bukan dari kami ide pertemuan sekarang. Masa saya tolak? Apalagi ini pertemuan ketiga, dan sifatnya juga mendadak,” jelas Andi.
Andi berdalih, urgensi pertemuan tidak bisa ditunda karena harus membahas teknis pekerjaan proyek revitalisasi pendidikan yang bersumber dari APBN 2025.
“Yang dibahas terkait pekerjaan ke depan, termasuk teknis pelaksanaan, dan semuanya sudah berkoordinasi dengan dinas,” tambahnya.
Namun, pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya. Jika rapat memang penting, publik menilai seharusnya jadwal ditata lebih baik agar tidak bertepatan dengan hari besar nasional.
Di sisi lain, Kasi Sarpras SD Aji mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kuningan sama sekali tidak terlibat dalam keputusan pertemuan tersebut.
“Dinas tidak tahu apa-apa, itu keputusan pusat sama pihak sekolah langsung,” tegasnya.
Pernyataan yang saling lempar tanggung jawab ini membuat publik semakin kritis terhadap tata kelola proyek revitalisasi pendidikan. Alih-alih transparan dan tertib, justru terkesan terburu-buru serta minim koordinasi.
/Red
