masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Pengamat politik, hukum, dan pemerintahan, Abdul Haris SH, menilai Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyikapi himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara bijak dan tidak sekadar ditafsirkan secara sederhana. Menurutnya, pesan utama Mendagri jelas: efisiensi anggaran dan penghentian kegiatan yang hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata.
“Tidak ada kegiatan dinas yang benar-benar mendesak, kecuali yang sifatnya sangat urgen. Jadi, kegiatan-kegiatan seremonial, eksibisi, atau tontonan yang tidak mendatangkan manfaat langsung, sebaiknya dihindari. Bahkan jika menggunakan dana CSR sekalipun, harus diarahkan agar memberi nilai nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Haris, Rabu (3/9/2025).
Ia menegaskan, dana CSR sebaiknya tidak dihabiskan untuk mendanai kegiatan pertunjukan. Lebih elok bila dialihkan menjadi pemasukan resmi melalui retribusi iklan yang masuk ke kas daerah. Dengan mekanisme itu, pihak pemberi CSR diberi ruang untuk memasang iklan di jalan protokol, sementara hasilnya masuk APBD dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Pendapatan itu bisa diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan-jalan desa yang masih rusak, agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Abdul Haris juga menyoroti praktik open bidding jabatan yang kembali digelar dengan anggaran sekitar Rp500 juta. Menurutnya, pengeluaran itu adalah bentuk pemborosan kas daerah.
“Assessment sebelumnya sudah dilakukan dengan tahapan sesuai undang-undang dan sangat ketat. Kenapa tidak digunakan saja hasil itu?
Mengulang lagi hanya menambah beban anggaran yang jelas-jelas kasat mata sebagai pemborosan,” tegasnya.
Ia menambahkan, yang diperlukan saat ini bukan kepentingan politik praktis, melainkan kemampuan manajerial seorang pimpinan daerah. “Jabatan Sekda jangan sampai terkontaminasi aroma politik. Ini murni soal administrasi daerah dan efisiensi anggaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Abdul Haris menekankan agar Pemda mampu berimprovisasi dalam mengolah potensi CSR. Menurutnya, hasil CSR harus berupa produk fisik yang nyata, abadi, dan bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.
“Kalau CSR hanya jadi ajang tontonan, maka setelah acara selesai masyarakat tetap pulang ke desa dengan jalan yang rusak, dan ekonomi lokal tetap stagnan. Inilah yang harus dihindari,” pungkasnya.
/Red
