masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, Rabu (22/10/2025), Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, BUMDes harus benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan pangan daerah.
Dalam arahannya, Dr. Wahyu menekankan bahwa BUMDes tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai pengelola bantuan pemerintah, melainkan sebagai lembaga bisnis desa yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada keuntungan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus mengubah mindset dari pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa. Direktur BUMDes sejati adalah entrepreneur sejati yang mampu melihat masalah sebagai peluang usaha dan mengubah tantangan menjadi sumber pendapatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pj Sekda menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMDes dan kelompok tani (Gapoktan) dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, saat ini tengah memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Bank Pupuk Desa.
“Di kami ada Gapoktan yang bisa berkolaborasi dengan BUMDes karena sekarang menjadi salah satu titik serah penyaluran pupuk bersubsidi. Pak Bupati punya program Bank Pupuk dengan skema penebusan Rp2 juta, agar Gapoktan bisa bekerja sama dengan koperasi desa dan BUMDes,” jelasnya.
Melalui sinergi ini, BUMDes diharapkan dapat berperan aktif dalam penyediaan dan distribusi pupuk di tingkat desa, sekaligus memperkuat rantai pasok pertanian lokal.
“Silakan Gapoktan menjadi unit usaha BUMDes dalam penyediaan pupuk bersubsidi. BUMDes yang sukses dipimpin oleh direktur berjiwa wirausaha yang kreatif, berani, dan visioner. Fikiran BUMDes harus bisnis, harus untung, dan keuntungannya kembali untuk desa,” ujarnya.
Dr. Wahyu juga mengapresiasi kebijakan alokasi 20% dana BUMDes untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang). Ia menilai, langkah ini menjadi bukti nyata bahwa desa merupakan bagian integral dalam sistem ketahanan pangan daerah.
“Terkait ketahanan pangan, kami sangat terbantu dengan adanya alokasi 20% dana BUMDes untuk Ketapang. Ini menjadi stimulan nyata untuk memperkuat ketahanan pangan melalui usaha produktif dan kolaboratif di tingkat desa,” tuturnya.
Selain itu, Pemkab Kuningan juga tengah menyiapkan surat edaran Bupati agar seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kuningan mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal.
“Dapur MBG akan diarahkan memanfaatkan hasil bumi dari wilayahnya sendiri. Misalnya, beras, sayuran, atau bahan pangan lainnya disediakan oleh BUMDes setempat. Dengan begitu, ekonomi desa berputar, kesejahteraan meningkat, dan ketahanan pangan makin kuat,” papar Dr. Wahyu.
Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. dan Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn. memberi ruang luas bagi tumbuhnya inovasi ekonomi desa dan penguatan kelembagaan masyarakat.
“Kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wabup menekankan pentingnya kemandirian ekonomi desa sebagai pilar pembangunan daerah. Fokus beliau berdua pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi dasar kita semua untuk bergerak bersama,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Dr. Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh semangat kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat desa.
“Kekuatan Kuningan ada di desa. Bila BUMDes, Gapoktan, koperasi, dan Dapur MBG bersatu, maka ketahanan pangan berkelanjutan bukan lagi cita-cita, tetapi kenyataan,” pungkasnya.
Dengan semangat sinergi dan visi “Kuningan Melesat”, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen menjadikan BUMDes sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing menuju ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
/Moris
