masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Ketegangan antara Pemerintah Desa Paniis dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan semakin memuncak. Kepala Desa Paniis, Raski Baskara, melontarkan pernyataan keras dengan menyebut PDAU sebagai “sarang penyamun” lantaran hingga kini tidak menepati janji yang telah disepakati bersama dalam forum resmi yang difasilitasi oleh DPRD Kuningan pada tahun lalu.
Raski menegaskan bahwa sejak awal pihaknya menginginkan kerja sama yang transparan dan saling menguntungkan dalam pengelolaan objek wisata di wilayah Desa Paniis.
Namun, menurutnya, PDAU justru menunjukkan sikap tidak beretika dan tidak profesional.
“Tidak ada bentuk permisi, tidak ada MoU yang sebenarnya. Yang kami harapkan perusahaan yang baik, saling menguntungkan, tapi PDAU tidak punya etika,” tegas Raski saat dikonfirmasi, Minggu (19/10/2025).
Ia mengungkapkan, audiensi telah dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Pendopo, DPRD Kuningan, namun tidak ada kejelasan dari pihak PDAU. “Jawaban mereka selalu sama: sedang disikapi. Itu hanya alasan klasik,” ujarnya.
Raski bahkan secara tegas mendesak agar PDAU dibubarkan karena dianggap merugikan desa. Sebagai bentuk solusi, ia mengusulkan agar pengelolaan wisata Paniis diserahkan sepenuhnya kepada desa.
“Kalau memang tidak mampu, minimal serahkan saja ke desa. Kami siap bertanggung jawab dan memberikan PADes sebesar Rp300 juta per tahun,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi manajemen PDAU yang selama ini menuai sorotan publik terkait kinerja dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Tekanan politik dari desa berpotensi menyeret persoalan ini ke ranah hukum atau rekomendasi pembubaran perusahaan jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
/Red
