masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah, Selasa (7/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kuningan sekaligus Ketua TPPS, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., serta dihadiri para anggota TPPS dari berbagai perangkat daerah.
Dalam arahannya, Wabup Tuti menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan kepedulian tinggi. Ia mengungkapkan, meski prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan sempat meningkat pada periode 2021–2023, namun tahun 2024 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,7 persen. Adapun wilayah dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Cigandamekar, Garawangi, dan Cigugur.
“Penanganan stunting bukan hanya persoalan angka, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Keterbatasan anggaran jangan menjadi alasan, melainkan pemicu untuk berinovasi. Dengan kerja sama dan kepedulian tulus, saya yakin kita mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Kuningan,” ujar Wabup penuh optimisme.
Tuti juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada lokasi dan sasaran prioritas, serta mendorong adanya apresiasi bagi desa yang berhasil menekan angka stunting. Ia menambahkan, target prevalensi stunting Kabupaten Kuningan tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,7 persen, yang diharapkan tercapai melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif dalam penanganan stunting.
“Stunting harus kita tanggapi dengan serius. Jika ada kasus bayi stunting, penanganan harus cepat dan tepat. Dengan semangat kebersamaan di bawah arahan Ibu Wakil Bupati, kami optimis langkah-langkah yang diambil akan semakin efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekda Dr. Wahyu Hidayah menekankan pentingnya aksi nyata yang langsung berdampak bagi masyarakat. Ia mencontohkan praktik baik di beberapa daerah, di mana ASN menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting dengan memberikan bantuan pangan bergizi secara rutin.
“Percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dengan dua pendekatan: pencegahan stunting baru melalui pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan ibu hamil serta konsumsi tablet tambah darah secara teratur dan penanganan kasus stunting yang sudah ada dengan dukungan data akurat melalui aplikasi SIMPATI,” jelas Wahyu.
Ia juga menekankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan sesuai ketentuan.
“Program MBG adalah langkah nyata pemerintah dalam mencegah stunting. Jika ada pelaksanaan yang menyimpang, segera laporkan ke Dinas Kesehatan. Program ini harus tepat sasaran karena difokuskan pada pemberian pangan siap konsumsi, bukan sembako,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa Pemkab Kuningan tengah mengembangkan program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) di 25 desa sebagai strategi ketahanan pangan keluarga. Program ini tidak hanya menyentuh aspek edukasi gizi, tetapi juga penyediaan sarana fisik seperti rumah bibit, kolam ikan, dan kandang ayam yang dibangun terpadu di tingkat desa.
Rumah bibit berfungsi sebagai pusat pembibitan sayur dan tanaman pangan lokal yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Kolam ikan dengan sistem sirkulasi sederhana memungkinkan masyarakat memanen ikan konsumsi seperti nila dan lele secara berkala. Sementara kandang ayam digunakan untuk peternakan ayam kampung petelur, yang hasil telurnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga sasaran stunting.
“Melalui integrasi rumah bibit, kolam ikan, dan kandang ayam, kami ingin memastikan ketersediaan pangan bergizi yang berkelanjutan di tingkat keluarga. Upaya ini juga menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penurunan stunting tidak hanya berhasil dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan,” pungkas Wahyu.
/Moris
