masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Kejadian baliho pejabat pensiun yang masih terpampang di lingkungan sebuah dinas pemerintah di Kabupaten Kuningan memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Selain dianggap tidak profesional, kelalaian tersebut dipandang mencederai etika pelayanan publik dan menunjukkan lemahnya kontrol internal dalam memastikan akurasi informasi kedinasan.
Dalam konteks pemerintahan modern, pembaruan materi publik seperti baliho bukan sekadar urusan estetika visual, melainkan representasi integritas instansi dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ketika baliho pejabat lama dibiarkan tetap terpasang, publik dapat menilai bahwa instansi tidak peka terhadap perubahan kepemimpinan, bahkan terkesan mengabaikan legitimasi pejabat yang kini menjabat.
Aktivis Kuningan, Watch Relation of Corruption (WRC), Asep, menumpahkan kritik keras terhadap situasi tersebut. “Seolah-olah tidak mengakui kemenangan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Bagaimana mungkin baliho gubernur lama masih terpampang di kantor pemerintah? Ini bukan kelalaian kecil, ini bukti lemahnya manajemen informasi dan rendahnya kepedulian pada etika publik,” tegasnya kepada Redaksi Ciremaipos.com. Jumat (21/11/2025)
Asep juga menyebut kondisi ini bisa menjadi preseden buruk jika dibiarkan, karena menggambarkan instansi yang tidak disiplin dalam menjalankan standar administrasi dasar. Ia meminta agar pimpinan dinas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit kerja yang bertanggung jawab, termasuk menindak tegas pihak yang lalai dalam pembaruan informasi publik.
Menurutnya, pembiaran seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang tidak modern birokrasi yang menyepelekan simbol kepemimpinan dan tidak memahami pentingnya kredibilitas ruang publik pemerintah. Ia menegaskan bahwa instansi terkait perlu bergerak cepat, bukan hanya mencopot baliho, tetapi juga membenahi sistem pengawasan internal. Pungkasnya
/Red
