masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Kondisi Jembatan Cijemit di Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, kian memprihatinkan. Kerusakannya yang sudah berlangsung lama bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam kelancaran distribusi kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Proyek perbaikan sebelumnya yang menelan anggaran Rp400 juta dinilai gagal mengembalikan fungsi jembatan, memunculkan sorotan publik dan pertanyaan terkait transparansi pelaksanaannya.
Sebagai jalur penghubung antar-desa dan titik penting keluar masuknya logistik, kerusakan Jembatan Cijemit dikhawatirkan menyebabkan lumpuhnya suplai 9 bahan pokok jika tidak segera ditangani. Aktivitas pedagang, pelajar, pekerja, dan layanan kesehatan ikut terganggu karena akses yang tidak lagi aman dilalui.
Sultan Sepuh Cirebon, KGSS. PNG. Heru Rusyamsi Arianatareja S.Psi M.H, mengeluarkan pernyataan tegas yang menggugah pemerintah daerah maupun pusat untuk bergerak cepat.
“Dengan rusaknya jembatan ini, penyuplaian 9 bahan pokok dapat lumpuh. Efeknya bukan hanya pada warga Cijemit, tetapi seluruh rantai distribusi akan terganggu. Stok bahan baku makanan bisa terganggu dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi lokal. Saya mendorong Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan untuk segera turun tangan, karena keselamatan dan kebutuhan hidup masyarakat tidak boleh ditunda,” tegas Sultan Sepuh. Kamis. (20/11/2025)
Tak hanya memberikan peringatan keras, Sultan Sepuh juga menyampaikan solusi konkret yang dapat segera dilakukan pemerintah agar penanganan tidak kembali berlarut-larut.
“Solusi terbaik adalah tindakan cepat, gotong royong lintas lembaga, dan evaluasi menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemprov Jawa Barat, BPBD, Dinas PU, serta unsur TNI - Polri perlu duduk bersama dan menetapkan status percepatan pembangunan jembatan. Bentuk tim khusus yang bekerja dalam waktu singkat, transparan, dan diawasi publik. Jangan menunggu proyek panjang ini bisa langsung dikerjakan secara darurat. Jembatan adalah urat nadi ekonomi rakyat, dan keselamatan warga adalah hukum tertinggi,” ungkapnya.
Ketua Umum Dewan Adat Nasional Republik Indonesia (DAN-RI) juga menyoroti adanya kejanggalan penggunaan anggaran sebelumnya yang tidak membuahkan hasil signifikan.
“Dengan dana Rp400 juta, publik berhak melihat hasil yang nyata. Kami meminta audit terbuka, evaluasi menyeluruh, dan langkah cepat untuk memperbaiki jembatan. Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Sandy Tumiwa, artis nasional dan Kabid Humas DAN-RI, memberikan pernyataan keras mewakili suara masyarakat.
“Kami tidak ingin menunggu ada korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemprov Jabar harus segera bertindak. Ini darurat kemanusiaan. Infrastruktur dasar bukan main-main,” ungkap Sandy Tumiwa.
“Untuk urusan kemanusiaan tidak seharusnya ada argumentasi tidak ada anggaran, sudah akhir tahun, atau alasan lainnya. Yang dibutuhkan rakyat adalah respon cepat dari para pelayan masyarakat.”
Sorotan para tokoh nasional tersebut membuat isu Jembatan Cijemit mulai mencuat ke tingkat nasional. Publik berharap pemerintah pusat, termasuk Istana Presiden, dapat memperhatikan kondisi yang berdampak langsung pada kebutuhan pangan dan keselamatan warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai langkah konkret perbaikan jembatan.
/Red
