masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Pelaksanaan Program Revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025 dari Kemendikbudristek di Kabupaten Kuningan kembali menuai kritik tajam. Ketua Forum Wartawan Kuningan (Forwaku), Dodo Doceng, menyoroti dugaan banyaknya penyimpangan di lapangan dan menuntut ketegasan dari fasilitator serta konsultan pengawas sebagai perwakilan pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil pemantauan media di sejumlah titik pembangunan, ditemukan berbagai kejanggalan dalam penggunaan material konstruksi, mulai dari besi, baja, kayu hingga kusen bangunan. Temuan paling disorot adalah kualitas kusen yang diduga kuat tidak sesuai spesifikasi juknis, baik jenis kayu maupun ukurannya yang disebut-sebut telah dioplos dan tidak memenuhi standar teknis.
Beberapa sekolah yang terdampak temuan tersebut antara lain SDN Pakembangan, SDN Bungurberes, SDN Cibinuang, dan SDN Babakan Mulya. Material kusen yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak layak dan berpotensi menimbulkan masalah hukum pada saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Forwaku, Dodo Doceng, menegaskan bahwa fasilitator dan konsultan pengawas wajib menjalankan tugas secara profesional serta tidak melakukan pembiaran.
“Fasilitator dan konsultan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Mereka tidak boleh tutup mata. Ketika kualitas material tidak sesuai juknis, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai nanti pada pemeriksaan BPK justru sekolah yang dibebani seluruh tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi keberpihakan dalam proses pengawasan dan meminta transparansi penuh pada setiap tahapan pembangunan.
“Jangan ada keberpihakan. Jalankan tugas dan fungsi secara objektif. Ketika proses ini dibiarkan, program yang seharusnya meningkatkan mutu pendidikan justru berisiko merugikan sekolah,” ujarnya.
Dodo menekankan bahwa program nasional sebesar Revitalisasi tidak boleh menjadi ruang bagi praktik penyimpangan, terlebih menyangkut material konstruksi yang menentukan kualitas bangunan dalam jangka panjang.
“Ini program negara. Harus dikawal dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kualitas bangunan buruk dan sekolah menjadi korban di kemudian hari,” pungkasnya.
/Moris
