masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Polres Kuningan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada keluarga korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Desa Galaherang, Kecamatan Maleber. Pendampingan dilakukan saat keluarga menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, setelah beredarnya video viral kondisi korban yang saat ini berada di Kamboja.
Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Kasat Reskrim IPTU Abdul Azis menegaskan bahwa kehadiran Polres Kuningan merupakan bentuk komitmen negara dalam memberi perlindungan kepada warga yang terindikasi menjadi korban eksploitasi.
“Polres Kuningan telah berkoordinasi dengan Dit PPA dan PPO Bareskrim Polri serta mendampingi orang tua korban dalam penyampaian pengaduan resmi. Langkah ini kami lakukan agar proses penanganan dapat berjalan cepat, terukur, dan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Kasus ini bermula pada Juni 2025, ketika korban Dimas dan istrinya mendapat tawaran pekerjaan di Kamboja dengan janji gaji Rp9 juta per bulan, serta biaya keberangkatan yang diklaim ditanggung perusahaan. Namun setibanya di sana, keduanya justru dipaksa bekerja sebagai operator judi online. Bahkan gaji mereka dipotong hingga sekitar Rp25 juta dan diduga terjadi praktik kekerasan selama bekerja.
Upaya korban untuk melarikan diri bersama sekitar 10 rekannya gagal lantaran paspor dan seluruh dokumen penting ditahan perusahaan. Kondisi mereka baru terungkap setelah video permohonan pertolongan menyebar luas di media sosial.
Saat ini, orang tua korban telah menyerahkan laporan resmi kepada Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri. Polres Kuningan memastikan akan terus berkoordinasi dengan penyidik pusat guna memantau setiap perkembangan serta memberikan pendampingan lanjutan kepada keluarga.
“Kami berkomitmen mengawal kasus dugaan TPPO ini hingga tuntas, termasuk memastikan upaya pemulangan korban dari luar negeri berjalan lancar,” tegas IPTU Azis.
Kasat juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak memiliki legalitas jelas, serta segera melapor jika menemukan indikasi penipuan atau eksploitasi tenaga kerja.
/Moris
