masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kuningan Islamic Center (KIC), Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kuningan sebagai daerah yang inklusif, ramah, dan berpihak kepada penyandang disabilitas.
Komisioner KND, Jona Aman Damanik, menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan inklusi di tingkat daerah. “Kami melihat praktik baik sudah berjalan di Kuningan. Harapan kami, lahir regulasi dan program baru yang semakin memperluas akses bagi penyandang disabilitas agar mereka benar-benar menjadi bagian aktif pembangunan,” ujarnya.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menuturkan bahwa Pemkab Kuningan terus memperkuat keberpihakan melalui berbagai program. “Alhamdulillah, ada dukungan dari anggota DPR RI berupa beasiswa untuk siswa berkebutuhan khusus. Pemkab juga telah memberikan pelatihan keterampilan di bidang perhotelan dan kafe bagi penyandang disabilitas. Upaya ini akan terus berlanjut agar mereka semakin mandiri,” katanya.
Komitmen inklusi tersebut semakin nyata dengan hadirnya program “Sadulur Disabilitas” yang dicanangkan pada Kamis (14/8/2025) di SLB Negeri Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus. Pada kegiatan serentak se-Jawa Barat itu, puluhan siswa penyandang disabilitas di Kuningan menerima dokumen kependudukan mulai dari Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP, hingga Akta Lahir.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan pemerintah daerah akan terus menguatkan layanan inklusi lintas sektor. “Pemerintah hadir bukan hanya memberikan layanan dasar, tetapi juga memastikan keberlanjutan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial. Jangan ada satu pun warga yang tertinggal,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uu Kusmana, M.Si., menambahkan bahwa arah kebijakan pendidikan di Kuningan kini semakin berpihak pada inklusi. “Kami sudah memiliki payung hukum berupa SK Bupati untuk memperkuat layanan inklusi di sekolah-sekolah. Prinsipnya, semua anak berhak belajar dan berkembang,” jelasnya.
Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, menekankan pentingnya dukungan anggaran berkelanjutan. “Inklusi tidak boleh berhenti pada seremoni. Anggaran daerah harus memberi ruang yang cukup agar program pemberdayaan penyandang disabilitas bisa terus berjalan,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Elon Carlan, menegaskan bahwa Kuningan sudah lama memiliki fondasi kuat sebagai pelopor inklusi. “Bahkan sebelum regulasi nasional lahir, Kuningan sudah bergerak lebih dahulu. Praktik baik juga nyata, karena di Kuningan ada lebih dari 30 penyandang disabilitas yang sudah menjadi pegawai, bahkan ada yang dipercaya menduduki jabatan pejabat.
Artinya, semangat keberpihakan ini benar-benar terwujud dan akan terus diwariskan,” ungkapnya.
Audiensi ini menegaskan bahwa Kuningan adalah kabupaten untuk semua, di mana penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan daerah.
/Moris
