masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Dalam upaya mewujudkan generasi Kuningan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali meneguhkan komitmen lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting. Semangat tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kuningan, yang berlangsung di Ruang Rapat Linggajati Pendopo Kabupaten Kuningan, Rabu (9/10/2025).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Kuningan sekaligus Ketua TPPS, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., didampingi Pj Sekretaris Daerah, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., sebagai Wakil Ketua TPPS. Hadir pula perwakilan lintas perangkat daerah, TP PKK, serta unsur kecamatan dan desa lokus stunting.
Dalam arahannya, Wabup Tuti menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam menekan angka stunting. Ia mengungkapkan rasa bangga karena Kabupaten Kuningan berhasil meraih posisi nominasi ke-2 tingkat nasional dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) oleh BKKBN Pusat.
“Kita patut bersyukur karena sinergi antara lembaga, TP PKK, kader, dan masyarakat membuahkan hasil nyata. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi bukti bahwa kebersamaan menjadi kekuatan utama kita,” ujarnya.
Wabup Tuti juga menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan gizi, melainkan isu multidimensi yang menyangkut pola asuh, sanitasi, serta kepedulian sosial. Ia menyoroti pentingnya pendampingan kepada ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK), yang berisiko melahirkan bayi stunting.
“Saat ini terdapat 1.341 ibu hamil KEK yang harus kita dampingi secara intensif. Ini menjadi fokus utama bersama,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi fasilitas di lapangan dan pelayanan yang lebih proaktif.
“Mari kita jemput bola. Jangan menunggu masyarakat datang, tapi hadirkan layanan dengan pendekatan humanis. Gerakan penurunan stunting harus menjadi gerakan sosial bersama, demi masa depan anak-anak Kuningan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan sistem data terintegrasi sebagai dasar kebijakan yang efektif.
“Penanganan stunting bukan tanggung jawab satu dinas atau satu program saja. Ini tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dalam satu visi bersama,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kuningan terus memperkuat regulasi, kelembagaan, dan manajemen data. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting akan dievaluasi agar lebih adaptif terhadap kebijakan nasional dan kebutuhan lapangan.
“Kita harus memperkuat sistem pelaporan dan pemutakhiran data, agar intervensi tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dr. Wahyu juga menyoroti pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan rutin di posyandu, sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh unsur TPPS menjaga semangat kebersamaan.
“Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi membangun kesadaran kolektif. Gerakan New Zero Stunting harus menjadi semangat bersama untuk memastikan anak-anak Kuningan tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Ela Helayati, S.Sos., menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah stunting.
“Keluarga adalah pondasi utama. Melalui edukasi gizi, ASI eksklusif, kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang baik, kita dapat mencegah stunting sejak dini. PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah,” ungkapnya.
Rakor TPPS ini menjadi momentum penting untuk memperbarui strategi dan memperkuat komitmen bersama dalam menekan prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan.
/Moris
