masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada awalnya dirancang sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Meski bukan hak mutlak, kebijakan ini telah menjadi kebiasaan yang dirasakan seperti kewajiban.
Namun, rencana pemotongan TPP yang akan dilakukan di masa kepemimpinan Bupati Dr. Dian Rahmat Yanuar memantik diskusi publik yang memanas. Pihak pro melihat kebijakan ini sebagai langkah penghematan untuk mengalihkan dana ke sektor pembangunan lain.
Sementara pihak kontra menilai langkah ini masih jauh dari prioritas kebutuhan nyata masyarakat.
Sebagai pemegang kewenangan, pemerintah daerah sah sah saja mengambil kebijakan strategis.
Namun, setiap kebijakan pasti memunculkan dua sisi ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Pertanyaannya, seberapa efektif selisih anggaran dari pengurangan TPP itu benar-benar akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik?
Pengacara senior Abdul Haris, SH, menilai tujuan kebijakan tersebut masih belum jelas. “Pengurangan TPP yang katanya untuk pembangunan sektor lain demi kesejahteraan masyarakat masih sangat dipertanyakan,” ujarnya.
Abdul Haris menyoroti kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah. “Masih ada kegiatan yang diklaim untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi wujudnya tidak terlihat. Bahkan ada yang sifatnya hanya seremonial untuk menampakkan keberadaan penguasa,” tegasnya, Senin (11/8/2025).
Kebijakan ini pun menjadi ujian bagi Pemkab Kuningan apakah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, atau sekadar langkah politis yang berbalut alasan efisiensi.
/Moris
