masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Isu dugaan adanya aliran uang suap yang dikaitkan dengan pencabutan moratorium proyek perumahan di Kabupaten Kuningan menuai sorotan dari pengamat hukum, politik, dan pemerintahan, Abdul Haris, SH. Menurutnya, meski isu tersebut masih berada dalam ranah patut diduga, aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikannya.
“Isu suap terkait pencabutan moratorium ini sangat disayangkan. Walaupun baru sebatas dugaan, polisi maupun jaksa harus segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Jangan sampai isu seperti ini dibiarkan bergulir tanpa kejelasan,” tegas Abdul Haris saat ditemui wartawan, Selasa (18/11/2025).
Ia menilai bahwa pencabutan moratorium proyek perumahan kemungkinan berkaitan dengan dinamika perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan. Namun, proses tersebut bukanlah langkah yang sederhana.
“Merubah Perda RTRW itu rumit dan sangat kompleks. Dibutuhkan kerja kolektif-kolegial antara eksekutif dan legislatif. Tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses formal yang panjang dan pertimbangan matang,” ujar Abdul Haris.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kuningan merupakan kabupaten konservasi, khususnya di sepanjang kaki Gunung Ciremai. Karena itu, setiap kebijakan terkait tata ruang harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan aturan zonasi yang berlaku.
Abdul Haris menambahkan bahwa keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat mutlak dalam setiap proses perubahan tata ruang, terlebih jika menyangkut sektor sensitif seperti pembangunan perumahan.
“Jika betul ada dugaan aliran dana untuk mempengaruhi kebijakan moratorium, ini harus dibongkar tuntas. Aparat harus menunjukkan keberpihakan pada penegakan hukum, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
/Red
