masukkan script iklan disini
KUNINGAN - CIREMAIPOS.COM,- Audensi masyarakat Kalimanggis Kulon yang digelar di Aula Balai Desa pada Selasa (2/12/2025) berlangsung tegang. Warga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah desa yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023–2024. Minimnya penjelasan dari pihak Pemdes memunculkan dugaan adanya penyimpangan baik dalam administrasi maupun pelaksanaan program.
Dalam forum tersebut, warga mengajukan 25 pertanyaan kritis yang menyoroti sejumlah penggunaan anggaran desa. Beberapa fokus pertanyaan antara lain:
Anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana Karang Taruna,
Anggaran Linmas,
Anggaran Satgas Covid-19,
Anggaran Bimtek pertanian dan peternakan,
Serta ketiadaan papan informasi publik pada pembangunan fisik yang seharusnya wajib dipasang sesuai aturan keterbukaan informasi.
Ketiadaan papan informasi ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga menambah kuatnya dugaan bahwa laporan penggunaan anggaran tidak dibuka secara jelas kepada masyarakat.
Kepala Desa Kalimanggis Kulon, Wahidi, yang hadir bersama perangkat desa serta unsur Pelaksana Kegiatan (PPK), tidak mampu memberikan penjelasan detail mengenai alur penggunaan anggaran pada sejumlah program. Jawaban yang dianggap tidak memadai itu semakin memicu kekecewaan warga yang telah lama menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Dalam kesempatan itu, Ketua BPD Kalimanggis Kulon, Rahmawati, memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pertanian dan Peternakan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Lembang, berlangsung selama satu hari satu malam, dan diikuti oleh perangkat desa serta kader PKK. Anggaran kegiatan digunakan untuk penyewaan bus serta akomodasi peserta.
Rahmawati menegaskan bahwa BPD hanya menerima laporan dari pihak pemerintah desa, sementara detail teknis dan realisasi anggaran sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemdes.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kekecewaan warga. Mereka tetap mendesak agar pemerintah desa membuka secara komprehensif data penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2023–2024.
Masyarakat menilai bahwa ketidakjelasan laporan anggaran serta lemahnya administrasi desa dapat memicu konflik horizontal dan merusak kepercayaan publik. Mereka menuntut pemerintah desa untuk segera membenahi tata kelola administrasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai peruntukan.
Warga menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas serta keharmonisan sosial di tingkat masyarakat.
Audensi tersebut ditutup dengan seruan kuat dari warga agar Pemdes Kalimanggis Kulon segera memperbaiki sistem administrasi dan menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara terbuka dan bertanggung jawab.
/Moris
